Realistiskah Ambisi Prabowo Gratiskan Pendidikan?
Jember(omahberita.com),---Presiden Prabowo Subianto kembali menyatakan janji politiknya kepada publik untuk menggratiskan biaya Pendidikan mulai ingkat dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/09) pekan lalu.
Prabowo mengaku akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas langkah mewujudkan pendidikan gratis di seluruh satuan pendidikan negeri."Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," kata Prabowo, mengutip dari laman resmi Presiden Republik Indonesia.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung sejumlah persoalan yang harus segera ditangani, dari pembangunan jembatan di desa hingga perbaikan sekolah."Anak-anak tidak bisa menunggu, jembatan di desa-desa harus dibangun. Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki, atap runtuh. Sekolah-sekolah nggak ada WC yang bagus, harus kita perbaiki. Gaji-gaji guru harus diperbaiki, gaji-gaji hakim harus diperbaiki. Karena kita mau menghabiskan korupsi, kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, kita tidak mau hakim-hakim kita dibeli. Perawat-perawat kita harus diurus, dokter-dokter kita harus diurus," katanya.
Yang menjadi pertanyaan publik saat ini adalah, seriuskah pernyataan presiden itu? Apakah pernyataan itu hanya ungkapan ambisi dan janji politik yang jauh dari realita?
Prabowo kemudian menyinggung soal sumber anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis itu. Dia mengatakan dana yang dikorupsi harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan rakyat. "Nanti, nanti, nanti akan nanti akan ada yang bertanya. 'Dari mana uangnya?' Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri," katanya.
Sontak, pernyataan itu segera ditanggapi dengan nada dukungan sejumlah Menteri. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi muda sebagai pemimpin masa depan. Ia menilai akses terhadap pendidikan berkualitas tidak boleh hanya dinikmati masyarakat yang tinggal di kota besar atau berasal dari keluarga yang mampu.
"Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar, atau keluarga yang mampu saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan," kata Menteri Koordinas Bidang Pangan itu.
Dukungan senada juga diungkapkan Mendiktisaintek, Brian Yuliarto. Brian menyatakan akan menindaklanjuti arahan presiden tersebut."Kami tentu akan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri," kata dia.
Brian menyebut kajian itu diantaranya terkait opsi skema pembiayaan. Hasil kajian itu akan dilaporkan ke Prabowo ketika sudah rampung. "Nanti setelah selesai (kajiannya), tentu kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya," katanya menambahkan.
Iman Zanatul Haeri Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) serta seorang peneliti dan pendidik yang aktif menyuarakan hak-hak tenaga pendidik di Indonesia, menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan negeri dari tingkat SD hingga universitas. Melalui akun X pribadinya, Iman mempertanyakan kebijakan anggaran pendidikan 2027 yang menurutnya mencapai Rp240 triliun. Ia menilai anggaran tersebut justru dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Prabowo ingin sekolah, dari SD sampai Universitas gratis. Tetapi, bukannya segera menyalurkan anggaran pendidikan untuk menggratiskan sekolah dari SD sampai Universitas, anggaran pendidikan 2027 sebanyak 240 Triliun, malah dialihkan untuk MBG,” kata dia.
Iman juga menyoroti pernyataan Prabowo mengenai sumber dana pendidikan gratis. Presiden sebelumnya menyebut uang hasil pengembalian aset atau dana negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan. “Sementara menurutnya (Prabowo), menggratiskan sekolah anggarannya akan diambil dari sitaan korupsi,” katanya.
Eko Listiyanto, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai ambisi Prabowo tentang pendidikan gratis hingga perguruan tinggi tersebut akan realistis jika disertai tindakan nyata penataan ulang anggaran. Pasalnya, pemerintah juga masih menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan alokasi anggaran secara berkelanjutan. "Pendidikan gratis itu akan realistis dan masuk akal apabila pelaksanaan MBG hanya difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Dengan begitu, sebagian anggaran dapat dialihkan untuk mendukung program pendidikan gratis,"katanya.
Dia menambahkan, persoalan lain juga bisa muncul pada rencana penggunaan hasil pengembalian aset atau uang sitaan hasil korupsi untuk membiayai pendidikan gratis itu. Penerimaan dari asset recovery tidak dapat dipastikan jumlah maupun waktunya, sementara biaya operasional sekolah bersifat rutin dan harus tersedia setiap hari. "Dana recovery korupsi tidak tentu dan belum tentu kontinyu setiap tahun. Sementara operasional sekolah rutin setiap hari, jadi bisa mismatch kalau sumbernya hanya dari hasil penanganan kasus korupsi,” ujarnya.
Menurut Eko, daripada terlalu mengandalkan dana hasil sitaan atau pemulihan aset korupsi, untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan program pendidikan gratis itu, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan realokasi anggaran MBG dengan mempertimbangkan kembali sasaran program tersebut. “Harus dilakukan penataan ulang alokasi anggaran MBG tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk membuka ruang fiskal bagi program pendidikan gratis, terutama jika pemerintah ingin menjalankan kedua program secara bersamaan,"katanya tegas.(*)
as a preferred source on Google
0 Komentar