Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan potongan komisi aplikasi ojek online (ojol) sebesar 8 persen. Kebijakan tersebut dinilai belum terbukti meningkatkan pendapatan bersih pengemudi setelah dikurangi biaya operasional.
Menurut Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif YLKI, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengaturan biaya platform tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat pengguna layanan transportasi daring. Penetapan batas biaya platform itu, kata dia, harus diikuti pengawasan yang efektif. "Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menata ekosistem transportasi digital justru membuka ruang bagi munculnya biaya tambahan, kenaikan tarif, atau penurunan kualitas layanan yang pada akhirnya merugikan konsumen," kata Rio.
