Omahberita.com – Dugaan korupsi dana penanggulangan bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendapat sorotan dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia. Organisasi tersebut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana dan meminta audit investigatif terhadap anggaran BNPB periode 2023–2025.
Ketua DPP LPKAN Indonesia, Sugiharto, mengatakan dugaan penyalahgunaan anggaran kebencanaan perlu diusut secara menyeluruh. Menurutnya, dana tersebut seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan darurat masyarakat, membantu korban bencana, serta memulihkan infrastruktur yang rusak.
Sugiharto menilai, apabila dugaan penyimpangan tersebut terbukti, dampaknya tidak hanya berkaitan dengan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghambat penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
LPKAN meminta KPK menelusuri aliran dana dalam perkara tersebut, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti yang ditemukan selama penyidikan. Organisasi itu juga menyatakan akan mengawal proses hukum agar berjalan transparan.
Selain mendesak KPK, LPKAN meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap anggaran BNPB periode 2023–2025, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta rehabilitasi infrastruktur.
Menurut Sugiharto, audit diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya sekaligus mengidentifikasi potensi penyimpangan apabila ditemukan bukti yang mendukung.
LPKAN juga mendorong Presiden Prabowo Subianto memperkuat pengawasan internal dan mengevaluasi tata kelola anggaran penanggulangan bencana. Langkah tersebut dinilai penting agar penggunaan dana darurat tetap cepat, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, LPKAN menyinggung kemungkinan pemberatan hukuman apabila unsur dan persyaratan hukum terpenuhi. Namun, penerapan pasal serta penentuan sanksi tetap harus didasarkan pada fakta perkara dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sugiharto menegaskan bahwa pengawasan anggaran kebencanaan harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Ia berharap penanganan perkara tersebut dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana penanggulangan bencana.
Hingga berita ini disusun, artikel sumber belum memuat tanggapan resmi BNPB maupun keterangan lengkap KPK mengenai perkara tersebut. Karena itu, perkembangan penyidikan dan status hukum setiap pihak tetap perlu merujuk pada keterangan resmi aparat penegak hukum.
as a preferred source on Google
0 Komentar